Saksi Rido Menolak Tandatangani BAP Hasil Suara Pilkada DKI di Jakarta Timur

JAKARTA, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur, menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pilkada Jakarta 2024 dihadiri oleh Bawaslu serta saksi-saksi dari ketiga pasangan calon Pilgub DKI di salah satu hotel di Cawang, Jakarta Timur, Rabu (4/12/2024).

Hasil rapat pleno, pasangan calon Pramono-Rano meraih suara terbanyak di sembilan kecamatan, yakni Jatinegara, Duren Sawit, Kramat Jati, Matraman, Pulogadung, Cakung, Makasar, Ciracas dan Cipayung.

Baca juga: Tony Rosyid: Ajak Nonton Formula E, Sinyal Kuat Presiden Jokowi Dukung Anies

Pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) hanya unggul di satu kecamatan, yakni Pasar Rebo.

Hasil perhitungan suara lengkap dari KPU Jakarta Timur

Baca juga: Tony Rosyid: Pemilu Ditunda? No Way!

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Paslon 1 meraih 535.613 suara, Paslon 2 meraih 136.935 suara dan Paslon 3, meraih 635.170 suara,

Surat suara sah: 1.307.718

Baca juga: Relawan Ibas Minta Elite Politik Pusat Tidak Tebar Fitnah

Surat suara tidak sah: 118.116

Jumlah surat suara sah dan tidak sah: 1.425.834

Baca juga: George Kuahaty: Eleganisme Politik atau Pilpers Mundur

Ketua KPU Jakarta Timur, Tedi Kurnia mengatakan hasil rapat pleno penetapan di tingkat Jakarta Timur ini, akan langsung diserahkan ke KPU DKI Jakarta untuk dilakukan rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi.

"Ya, setelah selesai, kita langsung akan kirimkan hari ini juga ke KPU Provinsi DKI, " kata Tedi, Rabu (4/12/2024).

Baca juga: Tony Rosyid: Awas Upaya Sistemik Menunda Pemilu

Dalam Rapat Pleno penetapan hasil perolehan suara Pilkada tersebut saksi dari Paslon nomor urut 1 (Ridwan Kamil-Suswono) menolak menandatangani berita acara penetapan. Alasannya, partisipasi pemilih yang rendah, serta adanya permasalahan saat pencoblosan di TPS 028, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar.

Namun, penolakan ini kata Tedi tidak mengganggu penetapan hasil perhitungan suara Pilkada Jakarta 2024 tingkat Kota Jakarta Timur.

"Ya, kan biasa kalau misalnya ada salah satu Paslon, salah satu Partai ada yang tidak menandatangani, ya kita tetap jalan, tetap proses itu, " katanya.(hy)